HMPKELAMAS.COM - Thailand adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menggunakan sistem pemerintahan monarki atau kedaulatan raja. Berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya, Thailand adalah satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Thailand disebut juga sebagai Negeri Gajah Putih karena keluarga kerajaan memiliki beberapa gajah putih bersih, bahkan spesies gajah putih di Thailand berwarna sangat terang seperti albino. Luas wilayah negara Thailand sendiri mencapai 510.000 km. 

        Bentuk pemerintahan di Thailand sendiri adalah kerajaan berkonstitusi atau monarki konstitusional. Dimana dalam pemerintahan sehari-hari dikendalikan oleh seorang perdana menteri sedangkan untuk raja sendiri memiliki tugas sebagai kepala negara serta kepala Wangsa Chakri. Walaupun dinasti Chakri yang ada pada saat ini baru dibuat pada tahun 1782, keberadaan institusi monarki di negara Thailand secara tradisional sudah ada sejak tahun 1238 yang diawali dengan pendirian Kerajaan Sukhotkai, dengan interregnum dari kematian Ekkathat hingga kenaikan tahta Taksin yang terjadi pada abad ke-18. 
            Lembaga yang ada tersebut kemudian beralih menjadi monarki konstitusinal tepatnya pada tahun 1932 yang terjadi setelah adanya Revolusi Siam 1932. Tempat tinggal resmi para monarki sendiri adalah di Istana Besar yang berlokasi di Bangkok. Akan tetapi untuk saat ini, raja menjalani sebagian besar waktunya pada istana Chitralada atau juga yang disebut dengan villa Kiai Kangwon yang merupakan kota resor pantai Hua Hin. Selain itu, penguasa monarki negara Thailand yang ada saat ini memiliki nama Maha Vajiralongkorn yang telah memerintah sejak tanggal 13 Oktober 2016. Setelah kematian ayahnya, yaitu Bhumiboi Adulyadej yang merupakan Raja Thailand sebelumnya. 
            Tentu saja pemerintahan monarki konstitusional di Thailand ini memunculkan damppak bagi rakyatnya. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya masyarakat Thailand yang melakukan tuntutan demo untuk meminta tuntutan reformasi monarki Thailand. Demo itu terjadi pada tahun 2021, dimana Gerakan pro-demokrasi Thailand mendobrak tabu dengan secara terbuka mengkritik sistem monarki yang sangat kuat. Gerakan ini menginginkan perdana menteri Prayuth untuk segera mengundurkan diri dan mereformasi monarki Thailand. Hal tersebut dilakukan masyarakat karena mereka menginginkan pengurangan kekuatan politik monarki, termasuk diakhirinya dukungan kerajaan atas kudeta dan pemotongan anggaran kerajaan yang besar. Sehingga pemerintah melakukan tindakan terhadap demo ini adalah dengan menangkap para pemimpin kunci dan menuduh mereka dengan pasal hasutan dan pencemaran nama baik kerajaan.

Penulis         : Desy Kusuma Putri    210210302009

Referensi    : 

Xiyue. H. (2021). Tuntutan Reformasi Monarki Thailand Sulit Tercapai?. Artikel Made for Minds. (Diakses pada Minggu, 11 Juni 2023) : https://www.dw.com/id/thailand-apakah-reformasi-monarki-sulit-tercapai/a-58684584