HMPKELAMAS.COM - Indo-Cina merupakan sebuah uni persatuan wilayah administratif buatan Prancis yang terdiri dari Vietnam, Kamboja dan Laos. Prancis membagi Indo-Cina menjadi lima jalinan hubungan negara yang terdiri dari Laos, Kamboja, Tonkin, Annam dan Chocin Cina.

Awal kekuasaan Prancis di Vietnam ditandai dengan terdapat sebuah perjanjian yang ditandatangani bersama dengan pangeran Nguyen Phuc Anh pada abad ke-18. Pada tahun 1862, Prancis berhasil merebut pelabuhan Saigon dari pasukan Eropa dan oleh raja Hue, dilakukan penandatanganan perjanjian untuk diserahkannya provinsi provinsi yang telah ditaklukan kepada Prancis. Nama provinsi tersebut ialah Gia Dinh, My Tho dan Bien Hoa.

Kekuasaan Prancis di Kamboja dilakukan dengan memberikan peringatan kepada Norodom selaku raja di Kamboja yang memaksa Norodom akhirnya menjalin hubungan melalui perjanjian antara Norodom dengan Prancis bahwa raja raja Kamboja akan mendapatkan perlindungan dari Prancis dan status pemerintahan kerajaan Kamboja berada di bawah kekuasaan Prancis.

Dalam kasus Laos, untuk dapat menguasai wilayah Laos yang kala itu telah berada di bawah pemerintahan Siam, diperlukan sebuah upaya klaim dengan memanfaatkan status kekuasaan Prancis yang telah menguasai negara Vietnam. Mengapa demikian? sebab Prancis menganggap dirinya sebagai pewaris tahta kekuasaan kaisar vietnam terdahulu sehingga membuat Prancis berhasil melakukan klaim atas wilayah Laos.

Pada masa kedudukan Prancis di Indo-Cina, populasi Eurasia cukup besar diakibatkan banyak orang Prancis yang datang sebagai bujangan menikahi atau menjalin hubungan romantis dengan gadis gadis lokal di Indo-Cina. Contohnya saja para tentara Prancis yang datang menjajahi wilayah Indo-Cina sering dijumpai telah melakukan hubungan romantis bahkan ada pula yang memaksa para wanita lokal untuk melakukan hubungan seksual dengan mereka.

Akibat hubungan yang terjalin tersebut, tak banyak dari mereka yang benar benar akan hidup bersama, justru para wanita lokal banyak yang ditinggalkan dengan perut yang telah terisi nyawa. Mereka hamil dan mengandung anak anak yang ketika dilahirkan memiliki darah keturunan Prancis. Anak anak ini lah yang disebut sebagai anak yatim metis atau anak yatim dari ayah yang berkebangsaan Prancis.

Pada masa kolonialisme Prancis di Indo-Cina tahun 1800 hingga 1900, populasi anak yatim metis meningkat tajam dibandingkan jumlah anak anak keturunan sesama orang Prancis. Melihat fenomena tersebut, pemerintah Prancis mulai menanggapi keberadaan anak yatim metis dengan serius. Awalnya, kehidupan anak anak yatim metis ini tidak dipedulikan bagi mereka yang tidak diakui oleh ayah Prancis mereka. Pemerintah hanya akan memberikan jaminan kehidupan bagi anak yatim metis yang diakui keberadaannya oleh para ayah Prancis. Namun pada kenyataannya, jumlah suara pengakuan dari ayah Prancis terhadap anak metis dari ibu lokal atau pribumi lebih banyak yang tidak diakui keberadaannya sehingga kehidupan yang dijalani oleh anak yatim metis di Indo-Cina sangatlah keras. Mereka hidup dalam kemiskinan dan berada di bawah pengaruh orang orang pribumi. Seiring dengan sedikitnya populasi masyarakat Prancis, administrator Prancis khawatir dan mulai memperingatkan pemerintah untuk serius dalam menanggapi populasi metis yang lebih banyak dibandingkan jumlah anak anak yang dihasilkan dari hubungan antar orang Prancis. Administrator Prancis juga khawatir jika para anak yatim metis ini hidup di lingkungan pribumi maka akan tumbuh menjadi seorang pemberontak dan membenci negara Prancis.

Akhirnya pemerintah Prancis di Indo-Cina membuat kebijakan bahwa anak anak metis ini harus dipisahkan dari ibu pribumi mereka sebab ibu pribumi dapat menjadi contoh yang buruk bagi anak anak metis karena mereka mengajarkan anak anak metis ini menjadi anak anak yang tidak mempercayai negara Prancis, membenci negara Prancis dan lebih mencintai lingkungan kehidupan bersama orang orang pribumi lainnya. Ajaran yang diberikan ibu pribumi kepada anak yatim metis menurut pemerintah Prancis dapat menjadikan anak yatim metis sebagai seorang pemberontak atau pembelot terhadap kolonialisme Prancis di Indo-Cina

Untuk menetralisir potensi ancaman yang ditimbulkan tersebut maka pemerintah Prancis selain membuat kebijakan untuk memisahkan anak anak yatim metis dari ibu mereka, juga memberikan fasilitas berupa pendidikan, makanan dan kebutuhan lainnya di tempat penampungan baik gereja maupun di tempat perlindungan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah Prancis. Administrator Prancis percaya bahwa anak anak yatim metis dapat dididik menjadi laki laki dan perempuan berkebangsaan Prancis serta menjadikan mereka sebagai penyokong perekonomian negara Prancis. Setelah anak anak Prancis ini menempuh pendidikan di bangsal perlindungan masyarakat, mereka akan melanjutkan pendidikan di sekolah pertanian. Negara berencana bahwa anak anak yatim metis ini akan dijadikan sebagai penyokong ekonomi melalui pendidikan pertanian dan akan mengikuti serangkaian proyek kolonial yang diluncurkan oleh pemerintah Prancis di Indo-Cina. Anak anak yatim metis akan menjadi tenaga kerja pertanian dan diangkat menjadi orang Prancis kelas menengah yang setia terhadap loyalitas Prancis.

Untuk mengatasi jumlah anak yatim metis yang meningkat, pemerintaah Prancis juga menerapkan sistem adopsi. Jadi, bagi anak yatim metis yang telah dirawat oleh pemerintah Prancis dan biarawati, dapat diadopsi oleh orang tua Prancis yang tidak memiliki anak.

Namun, orientasi gereja pada saat itu tidak mendidik anak yatim metis sebagai anak yang loyal terhadap pemerintah Prancis. Para biarawati mendidik anak yatim metis menjadi sosok yang beragama Katolik dan memiliki kemampuan membaca, menulis serta berkarakter atau memiliki sikap disiplin dan sopan santun. Maka dengan peristiwa demikian, pemerintah Prancis mulai membawa anak yatim metis ini ke tempat perlindungan masyarakat dan mereka akan dididik menjadi sosok yang loyal terhadap pemerintah Prancis. Para administrator Prancis pun turut berusaha untuk mencegah kemiskinan metis dan perilaku menyimpang dengan menempatkan sebanyak mungkin anak yatim metis di panti asuhan milik Prancis. Di dalam panti asuhan, anak yatim metis dibiasakan untuk menggunakan bahasa Prancis dan budaya budaya orang Prancis.

Berdasarkan sudut pandang dari usaha pemerintah Prancis dalam usaha memberikan perhatian penuh terhadap anak yatim metis, pemerintah Prancis merupakan sosok penyelamat dan bertanggung jawab. Pemerintah Prancis yang telah memisahkan anak anak metis dari ibu pribumi mereka tidak ditelantarkan begitu saja, justru dirawat dan dibantu untuk dapat menjadi sosok yang loyal dan memiliki kehidupan yang cukup. Mereka anak yatim metis diberi makan, pakaian, pendidikan hingga penempatan kerja merupakan sebuah usaha yang baik jika dipandang dari sudut pandang pemerintah Prancis sendiri.

Namun dari sudut pandang ibu pribumi yang dipisahkan dari anak anak mereka mendapatkan pandangan yang cukup kontra. Beberapa ibu pribumi bersedia menyerahkan anak yatim metis mereka kepada pemerintah Prancis sebab mereka menyadari bahwa kehidupan ibu yang hidup di lingkungan miskin sangat sulit untuk dapat memberikan kehidupan yang cukup bagi anak anak mereka. Maka dengan jaminan akan diberi kehidupan yang layak bagi Prancis terhadap anak yatim metis, ibu pribumi tersebut bersedia menyerahkan anak mereka. Tetapi sebagian dari ibu ibu pribumi tidak mau dipisahkan dengan anak metis mereka, sehingga pemerintah demi mencapai tujuan untuk menjadikan anak yatim metis sosok yang loyal dan terhindar dari pengaruh buruk lingkungan tempat tinggal anak metis ini, maka pemerintah melakukan pemaksaan dan merebut anak yatim metis ini untuk dibawa ke tempat penampungan milik Prancis. Bahkan pemerintaah Prancis juga melakukan perubahan nama dengan nama Prancis dan berusaha menghilangkan jejak anak yatim metis dari keluarga nya. 

Penulis        : Aprillia Dewi Nur A 210210302051

Referensi    :

Firpo, Christina Elizabeth. 2016. The Uprooted: Race, Children and Imperialism inFrench Indochina, 1890-1980. United Stated: University of Hawai’i Press.

Goscha, Cristopher. 2016. Vietnam: A New History. New York: Basic Books.

Ricklefs, et al. 2013. Sejarah Asia Tenggara: Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer. Jakarta: Komunitas Bambu.