Sejarah umat islam minoritas di Thailand

HMPKELAMAS.COM - Thailand merupakan salah satu negara yang berada di kawasan ASEAN. Memiliki sistem pemerintahan monarki konstitusional dibawah naungan kuasa junta militer. Islam sendiri diperkirakan memasuki Thailand pada akhir abad ke 15. Penyebaran ini tidak luput dari peran pedagang serta berbagai pendatang yang mengunjungi Thailand sekitar abad 15 tersebut. Muslim tersebar diseluruh Thailand, namun karena Thailand merupakan sebuah negara yang memakai Budha sebagai agama mayoritas, keberadaan muslim menjadi minoritas. Minoritas muslim terbanyak berada di Thailand Selatan, mereka merupakan muslim-melayu yang dulunya berada di bawah kesultanan pattani.

Sekitar tahun 1902 kesultanan Pattani bergabung menjadi bagian dari kerajaan Siam, sejak saat itulah kerajaan siam melakukan berbagai cara untuk menggabungkan budaya muslim-melayu dengan kebudayaan budha-thai, upaya ini terjadi bertahun-tahun serta menimbulkan reaksi berupa pemborantakan dan pembentukan front perjuangan dikalangan minoritas. Di samping itu, berbeda dengan kondisi muslim di daerah selatan, muslim diwilayah lainnya mampu hidup berdampingan.

Diskursus Separatisme Muslim Pattani di Thailand. Wilayah perbatasan selatan Thailand yang dikenal dengan nama Changwad Chaiden Pak Thai banyak di tempati oleh komunitas Muslim keturunan Melayu. Wilayah ini terdiri dari empat provinsi yakni Yala, Narathiwat, Pattani serta Satun denngan angama islam yang mendominasi populasi wilayah tersebut. Ke-empat karakter  Provinsi ini memiliki ikatan sejarah ke-Melayuan yang sangat kuat jika dibandingkan dengan bangsa Thailand. Kenyataan ini membuat komunitas Muslim di Selatan Thailand memiliki perbedaan agama, kepercayaan, adat istiadat, bahasa dan tata cara kehidupan yang berbeda dengan bangsa Thai umumnya. Identitas yang dimiliki oleh masyarakat Muslim Thailand Selatan memperlihatkan entitas kolektif orang-orang Melayu di empat provinsi (“the four provinces”) sebagai suatu manifestasi dari identitas etnik Melayu yang berada di Thailand (Suhrke 1989: 1). Masyarakat dan pemerintah Thailand lantas menyebut komunitas selatan ini dengan istilah “Thai Muslim”.

Muslim Thailand atau lebih dikenal sebagai Muslim Pathani biasanya digambarkan lebih sebagai komunitas Muslim yang terkadang melakukan gerakan perlawanan bersenjata dan menolak sikap dan perlakuan diskriminatif dari pemerintah Thailand. Media massa juga menunjukkan bahwa kekerasan merajalela terjadi dan ditandai dengan balas dendam yang menyebabkan banyak korban, baik umat Islam maupun masyarakat Budha Thailand. Minoritas juga dijelaskan terutama karena ini, Muslim Thailand tertindas sikap pemerintah yang ingin menang sendiri tapi tidak mau untuk memahami aspirasi yang berkembang di komunitas Muslim Patan. Penjelasan penyebab konflik dan citra Islam Patani dengan pemerintah dan orang Thailand bisa dilacak. Di awal proses penyatuan wilayah Patani Thailand. Kurang dari seratus tahun telah berlalu sejak penandatanganan perjanjian.

Pembagian wilayah antara Kerajaan Inggris dan Kerajaan Thailand 1909 (Perjanjian Anglo-Siam) yang isinya menentukan wilayah Patani bukan lagi kerajaan Melayu, tapi sudah Wilayah Kerajaan Thailand (Pitsuwan, 1989). Tapi Patani terintegrasi ke dalam masyarakat Thailand. sebagai satu kelompok minoritas dengan identitas muslim, muslim Patani Selatan Thailand berkomitmen untuk mengikuti model integrasi nasional. Dari Thailand yang memutuskan untuk menjadi satu wilayah utuh. Secara geografis, perubahan yang terjadi di wilayah Patani yang awalnya merdeka kemudian menjadi mayoritas menjadi wilayah bawahan Thailand dan minoritas di tingkat nasional. 

Dihadapkan pada konsekuensi kebijakan integrasi politik administratif, pada tingkat struktur kemasyarakatan, Muslim Patani yang ber-etnis Melayu mulai memasuki wilayah kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi Thailand. Masyarakat Patani kemudian mengikuti proses pembangunan kebangsaan Thailand dengan penerapan segala kebijakan-kebijakan yang dimotori negara (state policies) dan mengikuti pelaksanaan program-program asimilasi dan akomodasi pemerintah (State programs) bagi tujuan dan kepentingan nasional (Lubis, 2003; 9).

Selama kurun waktu paska kebijakan integrasi tersebut, berbagai implementasi kebijakan pembangunan dari pemerintah telah diupayakan dalam bentuk kebijakan dengan landasan semangat nasionalisme Thailand. Semangat ini mengkontruksikan nilainilai kebangsaan Thailand pada tiga asas utama, yaitu, satu agama, satu kerajaan dan tunduk pada kekuasaan raja (Thai Rak Thai). Nasionalisme yang menyokong kesatuan berbangsa ini didasarkan pada kebesaran kerajaan Siam dan dominasi mayoritas etnis Thai yang beragama Buddha.

Sejatinya, apa yang terjadi dan dialami dalam kurun waktu paska perjanjian integrasi kemudian sangatlah kontradiktif: masyarakat Muslim Patani dipaksa menjadi bagian negara kerajaan Siam melalui serentetatan program integrasi dengan menjadikan mereka bangsa Thai (Thai-fikasi). Pihak kerajan Siam secara paksa telah menghancurkan kedaulatan dan kemandirian masyarakat Patani sebagai suatu entitas politik, budaya, bahasa, dan agama yang telah ada sebelumnya. Kegiatan pembangunan kebangsaan diimplementasikan melalui program migrasi yang dipaksakan (forced migration policy), sentralisasi pembangunan dan timpangnya pembagian hasil sumberdaya ditambah lagi dengan implementasi praktek asimilasi masyarakat mayoritas Thai baik dalam bidang sosial politik, sosial budaya, maupun sosial ekonomi terhadap Muslim Patani.

Kebijakan integrasi dan proyek pembangunan kebangsaan yang yang dijalankan oleh pemerintah kerajaan Thailand dalam kenyataannya berdampak dengan semakin menguatnya arah pengkategorisasian masyarakat mayoritas-minoritas dalam kehidupan masyarakat ThailandPatani. Aksi kekerasan sebagai dampak dari kebijakan tersebut, merupakan implikasi dari kebijakan nasionalis yang merekonstruksi identitas Thai yang monolitik (creation of Thainess as a single identity) yang gagal diterapkan (Lubis, 2003; 9). Kegagalan ini disebabkan karena identitas Muslim Patani dibangun di atas simbol-simbol atau atribut seperti: pengalaman sejarah atau collective memory tentang kebesaran Kerajaan Melayu Patani di masa lalu, bahasa Melayu, agama Islam, dan kebiasaan-kebiasaan atau adat-istiadat lokal menjadi faktorfaktor yang mengiringi pergulatan mencapai identitas ke-Melayuan Muslim Patani. Identitas Patani yang terdiri dari faktor sejarah dan penaklukan oleh kerajaan Siam, masalah kepentingan ekonomi, persoalan migrasi internal (resettlement), dan kegagalan mengakomodasi perbedaan identitas, mendorong masyarakat Melayu Muslim Patani untuk melakukan perlawanan (memberontak) terhadap upaya pemerintah Thailand dalam mempersatukan wilayah mereka.

Situasi ini didukung oleh keadaan sosial ekonomi Patani yang cenderung miskin terutama di keempat provinsi Islam bagian selatan, yang antara lain disebabkan tidak mendapat persamaan dalam pembangunan ekonomi dan perhatian pemerintahan sebagai bagian dari wilayah negara Thailand dan kini sebagian besar dari kelompok Muslim tersebut menuntut usaha perbaikan kondisi kehidupan (Slagter dan Kerbo 2000: 77). Gap atau jarak yang ada antara penduduk Patani dan pegawai pemerintahan setempat, turut menjadi alasan gagalnya pembangunan pendidikan dan ekonomi. Pegawai pemerintah cenderung berasal dari sentral Bangkok dan tidak mampu melakukan pendekatan terhadap penduduk setempat serta tidak mengerti apa yang mereka rasakan dan apa keinginan penduduk Patani yang berbeda agama, etnik, dan budaya. Kurangnya pemahaman antara pemerintah dan masyarakat disebabkan oleh batasan bahasa yang digunakan, antara Melayu dan Thai (Madakakul 1987: 72), sehingga umumnya pegawai administrasi di pemerintahan tidak dipercaya oleh penduduk setempat.

Muslim Patani memiliki agama dan budaya yang berbeda, juga memiliki kebiasaan, bahasa, dan ethnik yang berbeda pula; sehingga mereka sering dianggap sebagai outsider, orang luar dan warganegara kelas dua di Thailand. Kelompok minoritas Muslim Patani seakan tidak mendapat tempat dan mendapat perlakuan yang berbeda. Mereka dipandang sebagai kelompok lain (outsiders) justru di tanah airnya sendiri. Kenyataan ini bisa menjadi acuan, mengapa daerah Selatan Thailand sering muncul konflik dibandingkan daerah lainnya.

Perlakuan diskriminatif yang mereka terima telah menyebabkan kemarahan yang semakin memuncak dan menjurus pada berbagai bentuk aksi kekerasan. Beberapa contoh peristiwa yang memicu aksi kekerasan diantaranya; pembantaian pengunjuk rasa 25 Oktober 2004 lalu, kemudian peristiwa berdarah penyerangan Mesjid Krue Sae 28 April 2004, pencurian senjata dari pos militer di Narathiwat 4 Januari 2004, kerusuhan disertai pembunuhan dan pengrusakan fasilitas umum adalah rangkaian konflik kekerasan internal yang menjadi fenomena umum dalam waktu-waktu terakhir ini. Semua itu menunjukan bahwa terdapat banyak sekali peristiwa kericuhan di wilayah Selatan. Namun demikian, pihak pemerintah Thailand hanya menganggap peristiwa kekerasan sebagai tindakan kriminalitas biasa, tanpa dilihat nilai dari konotasi dampak sosial politiknya dan akar permasalahannya atau dikaitkan dengan gagasan separatisme yang diusung oleh kelompok-kelompok perlawanan di Patani (Budaya dan Akar Gerakan Separatisme & Rudolf Yuniarto, 2005)


Penulis     : Erna Paramitha   210210302021 

Referensi :

 

Budaya dan Akar Gerakan Separatisme, P., & Rudolf Yuniarto, P. (2005). Minoritas Muslim Thailand. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 7(1), 89-118.

Bonura, Jr. Carlo, 2002, Location and the Dilemmas of Muslim Political Community in Southern Thailand, An essay for the First InterDialogue Conference on Southern Thailand: 13-15 June, 2002, Pattani, Thailand, by Department of Political Science University of Washington, Seattle, USA.