Bendera kerajaan Burma selama Dinasti Kongbaung


HMPKELAMAS.COM - Pada 1750-an seorang kepala provinsi yang kemudian dikel dengan Alaungpaya (Embrio Buddha) mengalahkan rival-rival lokalnya dan menggelar acara penobatan diri di Ava sebagai Raja Burma bare (bertakhta 1752-1760). Ia lalu bergerak ke selatan untuk Pegu (Bago) dan pusat-pusat satelitnya pada 1757. Bersatunya lembah Sungai Irrawaddy mendorong lahirnya reformasi pemerintahan, budaya dan ekonomi baru yang diadopsi serta dikembangkan dalam berbagai tingkatan di bawah kepemimpinan raja-raja berikutnya sepert Hsinbyushin (bertakhta 1763-1776). Bodawpaya (bertakhta 1782- 1819) dan Bagyidaw (bertakhta 1819-1837). 

Pada 1759 Alaungpaya telah menaklukkan kembali Shan dan menata ulang kekuasaan di Manipur. Pada 1760-an dan 1770-an para penerusnya tidak hanya berhasil menembus pertahanan Ayutthaya tetapi juga menggagalkan empat invasi besar Cina. Menyerang. Penaklukan wilayah-wilayah teritorial Shan, pengelolaan konflik dengan Cina atas Yunnan, memperbarui persaingan dengan Ayutthaya dan memulai kembali program permukiman di daerah delta merupakan indikasi sejumlah upaya yang lebih besar dari pihak istana untuk mengatur masyarakat, menentukan perbatasan kerajaan dan memperkuat kekuasaannya terhadap wilayah-wilayah provinsi. Sejak 1753 Alaungpaya telah mengundang beberapa mantan pejabat dari pemerintahan Ava lama untuk membantu mengelola urusannya dan menarik biksu-biksu pusat demi memurnikan sektor keagamaan. Selain itu, proses-proses kultural yang sengaja dikaitkan untuk membentuk konsepsi 'Keburmaan', suatu tren yang dapat dilacak kembali pada konsep Pagan klasik, dipertemukan dengan kontribusi inovatif dari pemerintah 'Konbaung' baru-nama yang diturunkan dari nama daerah yang pernah berada di bawah kekuasaan Alaungpaya. Tantangan yang diucapkan oleh Raja Konbaung tidak jauh berbeda dengan apa yang diucapkan oleh raja-raja sebelumnya. Untuk membatasi akses terhadap sumber daya yang belum terbatas bagi negara untuk melangkah lebih jauh dalam bakat, tenaga kerja, dan keahlian, faksionalisme di bidang antarmenteri dan sektor keagamaan diberikan perlindungan. Kemudian, Istana Konbaung meluncurkan reformasi pemerintahan untuk mengatasi masalah kebijakan baik di dalam maupun di luar negeri. Alokasi dan pengorganisasian aset-aset kerajaan adalah penerima porsi besar dari reformasi ini. Namun, karena pecahnya Konflik Semenanjung Batasan baru-baru ini, Burma harus berurusan dengan masalah-masalah yang belum pernah muncul sebelumnya karena penduduk negara ini baru saja mengetahui tentang kemampuan dan perspektif EEIC (Perusahaan Dagang Hindia Timur), yang pada saat konflik menduduki sebagian besar anak benua India. 

Reformasi Pemerintahan Konbaung, 1752-1824, Kebijakan domestik Konbaung di bidang pendistribusian sumber daya manusia secara luas.Para pejabat rendah juga diangkat secara langsung oleh raja, memberi mereka akses lebih besar untuk mencampuri segala urusan lokal sekaligus menutup celah bagi guber untuk melakukan tindakan yang berpotensi mengancam kewenanga monarki. Jaringan patronasi baru pun dibentuk melalui perkawina dan kedekatan-kedekatan personal. Ini tentu saja memperkuat kontrol kekuasaan atas wilayah dataran rendah dan zona-zona dataran tingg yang sebelumnya dikelola secara lebih otonom dengan istana yang lokasinya jauh. Menyusul preseden yang digagas Raja Thalun pada 1635, tindakan-tindakan ini memuluskan rencana istana melakuka sensus di seluruh kerajaan pada 1783 dan 1802 agar dapat menetapkan pajak-pajak baru serta mengelola retribusi dari desa dan kota secara lebih efektif. Dinasti ini tak urung merampingkan pemerintahannya dengan memodifikasi kuota dan organisasi militer, memberlakukan standardisasi koin perak, mengembangkan sistem perpajakan dan memperluas sistem hukumnya sebagai refleksi atas cakupan luas kontrak-kontrak perniagaan dan dokumen penjualan tanah yang sekarang lazim digunakan.

Ekspansi wilayah dan reformasi pemerintahan pada abad ke 17 berhasil mengatur peningkatan populasi. Tidak heran, monar Konbaung melanjutkan kebijakan ini pada abad ke-18. Kekuasaan negara diperluas hingga menjangkau vihara di desa-desa yang selain berfungsi sebagai pusat peribadatan juga berperan sebagai sentra pendidikan. Kebijakan yang menyebar luas dan lebih komprehens memerlukan literasi yang lebih besar dan instruksi sistematis. Berkat pengembangan pendidikan vihara, literasi semakin menyebar luas dan dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kualitas pemerintahan telah meningkat. Faksionalisme dan sektarianisme dalam Sangha Buddha- ditandai kontroversi jubah' yang terkenal, yaitu apakah para biks harus menutupi salahsatu atau kedua bahu mereka-memicu intervensi Raja Bodawpaya pada awal abad ke-19. Ini menjadi bukti adanya upaya istana untuk menegaskan sekaligus menstandarkan 'ortodoksi' Buddha di seluruh kerajaan. Perdebatan soal reformasi penanggalan, upacara keagamaan, praktik-praktik sekuler dan pemahaman teknis terhadap ajaran Buddha dibahas melalui komite dan dewan biksu senior yang dipilih raja. Namun, gagasan mengenai apa yang membentuk agama Buddha Burma' itu sendiri terus berfluktuasi karena setiap raja baru mengangkat kepala ordo viharas (thathanabaing) yang berbeda setel Selain berupaya menetapkan ortodoksi keagamaan, istana juga naik takhta, mencari cara untuk mempengaruhi konsep identitas, nilai-nilai dan status melalui budaya populer. Karya-karya normatif seperti fiksi, sejarah, arsitektur, hukum, puisi, drama dan gaya berpakaian beredar di seputaran kerajaan-kerajaan kecil kemudian menyebar hingga ke kampung-kampung. Naskah-naskah ini mengupas habis gagasan pan-Burma tentang identitas dan loyalitas, memadukan sejarah lokal ke dalam bayang-bayang masa lalu yang sejatinya merujuk pada istana pusat. Dalam perjalanannya, simbol-simbol lokal dan prinsip kesakralan sengaja tidak ditonjolkan kecuali segala sesuatu yang secara resmi dititahkan Raja. Melalui proses ini, masyarakat lokal dihadapkan pada berbagai pilihan yang berbeda dan mungkin saja lebih menarik untuk mengungkapkan sudutpandang dan loyalitas mereka.

Indikator lain dari perkembangan komunitas 'Burma' adalah membludaknya panggung rakyat sejak 1730-an dan 1740-an. Tren ini terus menggila pada pemerintahan raja-raja Konbaung Bagyidaw misalnya, menyusun begitu banyak catatan drama, seni tari dan musik yang pertunjukannya sudah pasti sampai ke taraf penonton lokal karena para kepala provinsi selalu meniru apa yang dilakukan oleh pusat. Rombongan keliling menggelar pertunjukan-dan dengan demikian mempromosikan-yang tidak lepas dari pemahaman agama Buddha, gagasan tentang hirarki sosial dan sejarah imperial di masa itu kepada penonton yang tinggal di kawasan pedesaan.

Para penguasa Konbaung memiliki hubungan diplomatik yang rumit dengan para tetangganya. Sulit untuk mencairkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan koloni-koloni yang membayar upeti karena penduduknya terkadang tidak mengenali lokasi perbatasan. Sebagian besar konfrontasi yang muncul dengan perkembangan kekuatan asing kolonial, terutama Inggris, merupakan konsekuensi dari ketidaksepakatan tentang batas-batas kontrol hukum atas orang, sumber daya, dan wilayah. Salah satu contoh dari ketegangan ini adalah pertikaian dengan pemimpin Arakan yang berbasis di Chittagong. Dalam sebuah insiden kekerasan pada tahun 1811, seorang pria bernama Chin Pyan menawarkan jasanya sebagai bawahan Inggris. Meskipun seorang duta besar Inggris dikirim ke istana Raja Bodawpaya untuk menyampaikan sikap Inggris setelah tawarannya ditolak, peristiwa ini tetap terjadi. Serangkaian serangan lintas perbatasan memperburuk masalah karena kelompok-kelompok masyarakat yang tidak puas berupaya mencari perlindungan di wilayah teritorial Inggris usai terlibat dalam aktivitas militer melawan daerah-daerah yang diklaim Burma. Tentara Burma menduduki Assam guna mengamankan daerah tersebut dari serangan- serangan ini, tetapi EEIC menganggap operasi kali ini terlalu agresif dan tidak diperlukan. EEIC bahkan berpendapat bahwa Burma pada akhirnya bermaksud menduduki Chittagong dan Benggala. Diwarnai silang pendapat tentang syarat-syarat perbatasan yang relevan, EEIC mendeklarasikan perang pada Maret 1824. Pada 1826 pasukan Inggris berhasil mengusir tentara Burma keluar dari Assam, Manipur dan Arakan. Termaktub dalam Perjanjian Yandabo (dibahas di bawah ini), Raja Bagyidaw menyerahkan wilayah tersebut kepada EEIC.


Penulis: Lintang Nimas Nabila (210210302081)

Referensi

M.C Ricklefs, B. L. (2013). SEJARAH ASIA TENGGARA dari masa Prasejarah sampai Kontemporer. Depok: Komunitas Bambu.