Terjadinya peristiwa Revolusi Perancis tidak serta – merta terjadi begitu saja. Peristiwa Revolusi Perancis pasti ada peristiwa sebelumnya yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya Revolusi Perancis, setelah itu penyebab terjadinya Revolusi Perancis, jalannya Revolusi Perancis serta akibat dari adanya Revolusi Perancis.

A.     Sebelum Terjadinya Revolusi Perancis

Sebelum terjadinya Revolusi Perancis, ada peristiwa bernama zaman rezim lama. Rezim lama terjadi sebelum revolusi Prancis berlangsung. Rezim lama ini bisa disebut dengan L’ Ancien Regiem. Rezim lama adalah masa dimana Prancis berada di bawah pemerintahan monarki absolut yang diperintah oleh Raja Louis XVI. Rezim lama ini disebut dengan sistem ekonomi yang usang. Pada masa rezim lama ini, tersedia lahan untuk menanam gandum, serta cara – cara tradisional yang digunakan untuk bercocok tanam oleh para petani. Sekitar tahun 1708 dan 1741, Prancis mengalami masa krisis. Dapat dilihat dengan adanya kelangkaan gandum yang kemudia berimbas dalam tingginya harga roti. Puncak dari krisis ekonomi yaitu adanya kelaparan yang kemudian berimbas pada kematian penduduk yang jumlahnya lumayan banyak, terutama dari rakyat golongan bawah. Keadaan sosial masyarakat pada saat ini terbagi menjadi tiga golongan yaitu golongan bangsawan, golongan borjouis, dan golongan masyarakat miskin yang biasanya menjadi petani. Pada masa rezim lama, keadaan petani benar – benar tertekan. Para petani terikat dengan kaum – kaum feodal yang menguasai tanah – tanah yang mereka garap dan pemberlakuan pajak yang menambah petani itu tertekan. Dalam aspek keagamaan. Prancis pada zaman rezim lama didominasi oleh agama Katholik. Dalam aspek politik sudah dijelaskan diatas bahwa Prancis berada dibawah kekuasaan Raja Louis XVI dengan sistem pemerintahan monarki absolut. Raja adalah pemimpin birokrasi yang dipusatkan di Istana Versailles dan penjara Bastille merupakan lambang dari rezim lama.

B.      Penyebab Terjadinya Revolusi Perancis

1.      Penyebab khusus terjadinya Revolusi Perancis yaitu Dalam Perang Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1780, Prancis membantu Amerika dalam perang dikarenakan Prancis merupakan musuh bebuyutan Inggris. Prancis mengirimkan pasukan untuk membantu Amerika dengan dipimpin oleh Jenderal Marquis de Laffyette. Setelah kembali dari Amerika, tentara – tentara Prancis membawa pengaruh euphoria kebebasan di Prancis. Hal ini bisa dilihat dari adanya pemberosan uang Negara untuk mengadakan pesta – pesta mewah di Istana Versailles oleh Permaisuri Marie Antoinette. Permaisuri tersebut sering dijuluki madame Deficit.

Keadaan ini terjadi setelah wafatnya Raja Luois XIV. Untuk menutupi kekurangan tersebut, negara melakukan pinjaman uang ke negara lain yang mengakibatkan negara mengalami kebangkrutan karena hutang negara melebihi pemasukan yang diperoleh oleh negaranya. Akibat dari hal ini, negara mewajibkan para bangsawan untuk membayar bajak. Namun hal tersebut ditolak oleh para bangsawan dikarenakan menurut mereka masalah pajak merupakan persoalan rakyat seluruhnya. Oleh sebab itu, mereka mengusulkan untuk mengundang kembali Etats genereux (Dewan Permusyawaratan Rakyat) dan raja pun menyetujuinya (Sumardi, 2019 : 62 – 63). 

2.       Penyebab umum terjadinya Revolusi Perancis

a.       Pertama, dapat dilihat dari pemerintahan yang bersifat absolut.

Pemerintahan bersifat absolut berarti pemerintahan tersebut di pegang sepenuhnya oleh pusat atau berada di tangan raja. Pemerintahan yang absolut tidak mengenal akan desentralisasi atau otonomi daerah. Pemerintahan absolut yang terjadi di Perancis terjadi sejak lama. Pemerintahan absolut dianggap tidak mencerminkan kemanusiaan dan tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya.

Pemerintahan absolut yang terlalu kaku dalam menghadapi perubahan dunia. Penyebab lainnya yaitu adanya sebuah ambisi yang berkembang dan dipengaruhi oleh ide Pencerahan dari kaum borjuis, kaum petani, para buruh, dan individu dari semua kelas yang merasa disakiti. Sementara revolusi berlangsung dan kekuasaan berubah dari monarki menjadi ke badan legislatif, semua kepentingan yang berbenturan dari kelompok – kelompok yang semula bersekutu ini kemudian menjadi sumber konflik dan pertumpahan darah.

b.      Kedua, pada abad ke-18 muncul aliran rasionalisme dan aufklarung

Pada abad 18 muncul aliran nasionalisme dan aufklarung sebagai akibat dari Renaisance dan Humanisme. Dengan kritik – kritik yang tergolong tajam dari mereka untuk menghantam dan melenyapkan berbagai kesalahan. Perenan mereka yaitu sebagai pendorong munculnya sebuah Revolusi Prancis karena Prancis pada waktu itu penuh dengan kesalahan.

c.       Ketiga, munculnya sebuah aliran romantika.

Aliran romantika yaitu sebuah paham yang menganggap perasaan dan kepribadian itu lebih penting daripada rasio. Aliran romantik menganjurkan agar masyarakat Eropa kembali pada alam. Aliran romantik mulai muncul pada tahun 1750 sebagai reaksi dari kemunculan aliran Rasionalisme. Aliran romantik sangat menghargai insting sehingga dengan dengan insting tersebut nantinya merajalela di kalangan rakyat jelata dan mengharuskan dan meneruskan perjuangan yang tidak mungkin diselesaikan oleh Rasionalisme. Salah satu tokoh aliran romantik yaitu J.J. Rousseau.

d.      Keempat, pengaruh dari paham – paham perang kemerdekaan di Amerika

Paham – paham dari perang kemerdekaan Amerika pada tahun 1774 – 1783. Pada saat peperangan, Prancis mengirimkan tentaranya yang langsung di pimpin oleh Lafayette untuk membantu Amerika dalam perang. Namun, setelah kembali dari perang, mereka terpengaruh oleh paham baru mengenai hak – hak asasi manusia dan demokrasi sehingga mereka berkeinginan untuk mengubah pemerintahan Prancis yang absolut, menindas rakyat, dan tidak mengenal hak asasi manusia.

e.       Kelima, pengaruh feodalisme di Eropa yang berasal dari abad pertengahan

Pembagian otoritas yang tidak merata menyebabkan munculnya golongan bangsawan yang mempunyai hak istimewa yaitu bertindak semena – mena terhadap rakyat. Para bangsawan juga menghisap semua rakyat dan rakyat pun masih dibebani dengan pajak. Sehingga ketidakadilan ini yang menyebabkan revolusi Prancis meletus.

f.        Keenam, monarki absolut yang begitu buruk.

Pada masa pemerintahan Raja Louis XVI dianggap kekuasaan absolut yang begitu buruk, dengan sifatnya yang despotis, sehingga orang – orang yang mengkritik kebijakan kerajaan akan ditindas dengan kejam. Hal ini berakibat pada kehidupan masyarakat yang tidak ada kemerdekaan. Kemudian feodalisme, yaitu adanya jaminan hidup bagi golongan bangsawan dan binarawan di atas golongan rakyat yang tidak mempunyai hak. Ada juga substitutiestelsel yaitu sistem perwalian yang menempatkan golongan rakyat yang menjalankan kewajiban dengan menerima gaji yang kecil. Kemudian untukadministrasi negara menjadi kacau dan banyak yang melakukan tindak korupsi.

g.      Ketujuh, adanya vacuum of power

Vacum of power yaitu kekosongan kekuasaan di Prancis pada saat itu. Padahal hal ini merupakan faktor yang sangat berbahaya bagi sebuah negara karena merupakan peluang bagi musuh – musuh negara untuk menjatuhkan dan menguasai negara tersebut. Hal inilah yang terjadi di Prancis sehingga mendorong masyarakatnya untuk mengadakan sebuah reformasi dan revolusi untuk mengisi kekosongan kekuasaan pemerintahan tersebut (Sumardi, 2019 : 63 – 67).

 

C.    Berlangsungnya Revolusi Perancis

Secara garis besar berlangsungnya Revolusi Perancis yaitu sebagai berikut

1.      Pada tanggal 5 Mei 1789 diselenggarakan Etats Genereux yaitu dibukanya kembali Dewan Permusyawaratan Rakyat.

2.      Pada tanggal 17 Juni 1789 diselenggarakan Assemblee Nationale yaitu pembentukan Dewan Nasional oleh perwakilan rakyat Perancis.

3.      Tahun 1789 – 1791 diselenggarakan Constituante yaitu adanya pemerintahan baru dari pemerintahan lama menjadi pemerintahan baru.

4.      Tahun 1792 – 1795 di bidang legislatif terbentuk pemerintahan borjuis dengan bentuk negara berupa constitutionale monarchi.

5.      Tahun 1795 – 1799 terjadi convention yaitu pemerintahan rakyat jelata di bawah pimpinan Robespiere dengan bentuk republik.

6.      Pada tahun 1795  1799 terjadi directoire yaitu pemerintahan borjuis dengan membagi kekuasaan eksekutif kepada lima orang direktur.

7.      Pada tahun 1799 – 1804 terjadi consulat yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh tiga orang consul dan mulai muncul Napoloen sebagai penguasa yang otoriter.

Setelah penjelasan secara garis besar, selanjutnya pembahasan secara terperinci bagaimana jalannya Revolusi Perancis ini.

            Revolusi Perancis dimulai pada tanggal 17 Juni 1789, namun diresmikan pada tanggal 14 Juli 1789 dengan diserbunja Penjara Bastile.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bangsawan menolak untuk
membayar pajak dan mengusulkan untuk membuka kembali Etats Generaux (Dewan Permusyawaratan Rakyat). Permintaan dari golongan bangsawan tersebut disetujui oleh raja dengan dibukanya kembali dewan tersebut pada 5 Mei 1789, kemudian diadakan sidang yang diikuti oleh tiga golongan yaitu golongan I, II dan III.  Dalam persidangan ternyata terjadi perselisihan antara golongan I dan II dengan golongan Ill mengenai permasalahan pengar bulan suara. Pengaruh raja yang begitu lemah, menyebabkan raja 1 dapat mengatasi perselisihan tersebut. Akibatnya, golongan III semakin berani untuk tetap beroposisi dan rakyat pun semakin bertambah percaya diri (Djaja, M, 2018 : 118)

            Pada 17 Juni 1789 wakil-wakil golongan III memproklamasikan Etats Generaux sebagai Assemblee Nationale (Dewan Nasional) yang mengubah sidang golongangolongan menjadi sidang seluruh rakyat tanpa golongan. Hal ini merupakan suatu revolusi karena pada hakikatnya hal tersebut menunjukkan perubahan suatu masyarakat yang feodalistis menjadi demokratis. Pada 20 Juni 1789 Assemblee Nationale bersumpah bahwa mereka tidak akan bubar sebelum Prancis mempunyai UUD dan mereka menamakan diri sebagai Constituante. Setelah itu, banyak di antara kalangan bangsawan dan agamawan yang menggabungkan diri ke dalam Constituante tersebut. Perintah raja untuk membubarkan Constituante pun mengalami kegagalan ((Djaja, M, 2018 : 119)

            Pada 14 Juli 1789 rakyat Prancis menyerbu penjara Bastile yang merupakan
lambang absolutisme monarki karena di dalamnya dipenjarakan para pemimpin rakyat yang dulu berani menentang kekuasaan dan kesewenangan pemerintah monarki absolut. Alasan penyerangan terhadap Penjara Bastile tersebut adalah adanya kabar bahwa raja yang gagal membubarkan Constituante telah mengumpulkan tentara di sekitar Paris untuk menggagalkan revolusi dan rakyat pun membutuhkan senjata untuk mempertahankan diri, sehingga mereka berusaha mengambil persediaan senjata di Penjara Bastile.

            Dengan direbutnya penjara tersebut dianggap sebagai permulaan dari revolusi dan dijadikan sebagai "Hari Nasional Prancis." Bendera Bourbon (raja) pun diganti dengan bendera nasional (biru, putih, merah), dan tentara nasional dibentul: di bawah pimpinan Lafayette. Dengan direbutnya penjara tersebut dianggap sebagai permulaan dari revolusi dan dijadikan sebagai "Hari Nasional Prancis." Bendera Bourbon (raja) pun diganti dengan bendera nasional (biru, putih, merah), dan tentara nasional dibentuK di bawah pimpinan Lafayette.

            Selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintahan baru adalah menghapus Encien Regime (pemerintahan lama) dan menyusun pemerintahan baru Perighapusan dijalankan secara tegas, semua hak-hak istimewa dan sebutan-sebutan bangsawan dihapuskan, gilda dihapuskan sehingga perdagangan menjadi bebas. Kaum agama dijadikan pegawai biasa dan semua milik gereja disita, Hal ini menimbulkan pertentangan antara kaum revolusioner Prancis dengan paus di Roma. Akibatnya, kaum agama dianggap sebagai musuh revolusi dan revolusi menjadi bersifat antiagama Katolik Roma. Selain itu, pemerintahan lama yang telah hancur digantikan oleh pemerintahan baru yang disusun oleh kaum revolusioner. Dasar dari pemerintahan baru ini adalah Declaration des droits de l'homme et du citoyen, yaitu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, yang diumumkan pada 27 Agustus 1789 ((Djaja, M, 2018 : 120).

            Pada 14 juli 1790 UUD Prancis telah berhasil dirancang dan disahkan. Pada masa ini terjadi pertentangan antara partai pemenang, yaitu antara Gironde dan Montagne. Namun, pertentangan ini akhirnya dimenangkan oleh kelompok Gironde. Sehingga Prancis menjadi negara constitutionale monarchie. Sifat Constituante adalah liberal. Rakyat dipimpin dan diperintah oleh kaum borjuis yang menggantikan kedudukan bangsawan dan merupakan bangsawan baru di Prancis. Setelah penyusunan UUD selesai, maka Constituante bubar pada 1791 dan digantikan dengan pemerintahan yang disebut Legislati Pada masa ini penuh dengan kekacauan karena terjadinya perebutan kekuasaan antara kaum borjuis (bangsawan baru) yang menginginkan monarki konstitusional dengan rakyat jelata yang menghendaki negara republik.

            Kekacauan ini dipicu oleh masalah raja. Kaum borjuis menginginkan negara
Konstitusional Monarki karena memandang bahwa raja yang lemah akan berguna bagi mereka sebagai alat dan perisal untuk mengendalikan rakyat yang semakin tidak terkontrol, sehingga perjuangan rakyat untuk ikut merasakan hasil revolusi dituduh oleh kaum Borjuis sebagai tindakan anarki. Di lain pihak, rakyat jelata menghendaki negara berbentuk Republik. Hal itu karena raja tidak dapat mereka percayai lagi, retelah raja melakukan pelanggaran sumpah setianya terhadap UUD, sehingga dalam penilaian rakyat raja merupakan seorang penghianat yang harus dihukum daripada dipertahankan kedudukannya.

            Keyakinan rakyat tersebut diperkuat dengan adanya Perang Koalisi 1. Austria dan Prusia bersatu untuk menyerbu Prancis dan mengancam rakyat Prancis dengan hukuman yang seberat-beratnya bila berani mengganggu raja (Louis XVI) beserta keluarganya. Hal ini menyebabkan rakyat memandang bahwa Louis XVI mempunyai hubungan dengan pihak asing yang akan menyerbu dan menggagalkan revolusi dan hal ini menunjukkan bahwa raja merupakan seorang pengecut dan penghianat cita-cita revolusi. Oleh sebab itu, Raja Louis XVI dan keluarganya ditangkap untuk diadili lebih lanjut. Dengan adanya Perang Koalisi yang bermaksud untuk menghentikan revolusi justru manambah semangat rakyat Prancis untuk melakukan revolusi. Hal ini juga diperkuat dengan diperclehnya kemenangan atas tentara Prusia di daerah Valmy. Tanda-tanda akan adanya teror sudah mulai tampak dengan dibunuhnya para bangsawan yang telah ditawan. Kaum borjuls yang pada saat itu masih memimpin revolusi mulai kehilangan kendali atas rakyat jelata yang semakin bersifat radikal dan anarki.

            Masa convention dimulai dengan pertentangan antara kelompok Montagne dengan Gironde mengenai Raja Louis yang telah melarikan diri dan di tangkap kembali. Montagne (rakyat) menginginkan agar raja dihukum karena telah menghianati sumpahnya terhadap UUD, sedangkan Gironde (kaum borjuls) menginginkan agar raja dipertahankan untuk mengendalikan rakyat yang mulai menampakkan sifat agresif. Namun, pertentangan kali ini dimenangkan oleh kelompok Montagne sehingga kerajaan dihapuskan dan diganti menjadi Republik (1792), kemudian Louis XVI dihukum mati.

            Adanya intervensi pihak asing, yaitu dengan bergabungnya Austria dan Prusia untuk menyerbu Prancis dan menghentikan Revolusi Prancis dalam Perang Koalisi I menyebabkan Revolusi Prancis menjadi semakin kuat karena rakyat Prancis menganggap Perang Koalisi I itu sebagai usaha dari raja-raja untuk menindas kembali rakyat yang telah bebas. Sehingga interpensi yang bertujuan untuk menyelamatkan Louis XVI sekeluarga, justru menjadi sebaliknya dan malah menyebabkan mereka semua terbunuh. Convention merupakan kemenangan rakyat jelata atas kaum borjuis, Rakyat jelata ini lazimnya disebut commune, yang artinya rakyat dari comune (kota praja) Paris, karena rakyat Paris-lah yang menjadi pelopor dan dijadikan sebagai pusat revolusi.

            Ketika kelompok Montagne memegang pemerintahan, kondisi Prancis begitu kritis, karena musuh dari luar berhasil mengalahkan Prancis. Ditambah lagi terjadinya pemberontakan-pemberontakan dari dalam negeri (pemberontakan golongan bangsawan dan kelompok Gironde), kondisi ekonomi mengalami kekacauan, uang kertas merosot nilainya dan terjadinya inflasi. Di kota terjadi kekurangan makanan Larena para petani hanya mau menjual bahan makanan kalau dibeli dengan uang logam, yang digunakan sebelum berlangsungnya Revolusi Prancis. Tindakan para petani ini sebetulnya adalah sabotase dari kaum Gironde, yang kebanyakan mereka merupakan tuan tanah, untuk menjatuhkan pemerintahan Montagne. Keadaan negara yang kacau balau menyebabkan kaum Montagne yang merupakan pemegang pemerintahan bertindak tegas dan radikal, demi keselamatan dan stabilitas negara. Tindakan-tindakan inilah yang menimbulkan akses negatif, sehingga pemerintahan Montagne, yang pada saat itu berada di bawah pimpinan Robespierre, disebut sebagai pemerintahan teror.

Adapun kebijakan-kebijakan yang diambil Robespierre di antaranya adalah

a.    Membentuk pemerintahan revolusioner yang bersifat sementara, serta membentuk Comite de Surete Generale sebagai badan eksekutif.

b.     Adanya kebijakan Levee en masse, yaitu keharusan bagi semual orang yang dapat bertempur untuk masuk tentara, demi menyelamatkan negara. Hal ini karena pada saat itu Prancis dalam keadaan bahaya akibat adanya pemberontakan dari golongan bangsawan di daerah Vendee dan musuh dari luar telah berhasil menguasai daerah Verdun.

c.    Negara dibersihkan dari para penghianat dengan tindakan tindakan yang radikal, sehingga Robespierre muncul sebagai seorang diktator.

d.   Kekayaan milik gereja dan para bangsawan yang melarikan diri ke luar negeri disita dan dijual untuk kepentingan negara.

e.   Pemilik tanah dan petani diberi sebagian dari hasil tanahnya untuk mencukupi kehidupan mereka, sedangkan sisanya harus dijual kepada negara dengan harga maksimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Monta berhasil dengan baik. Musuh dari luar dapat dihalau, mahd dalam dapat di atasi, inflasi dapat ditahan dan keadaan ekonomim membaik. Dipandang dari sudut yuridis pemerintahan Montagne bawah pimpinan Robespierre memang merupakan pemerintahan teror, namun cipandang dari sudut politis pemerintahan inilah yang menyelamatkan Prancis dari keruntuhan. Setelah keberhasilannya tersebut, Robespierre menjadi tokoh yang sangat populer di kalangan masyarakat Prancis. Namun, setelah kondisi normal kembali, terjadi Pemberontakan Thermidor (1794) yang berhasil menggulingkan pemerintahan Robespierre dan menghukumnya dengan guillotine (alat untuk eksekusi pancung khas Prancis). Sehingga berakhirlah pemerintahan Robespierre dan digantikan kembali oleh kaum Gironde.

Tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Monta berhasil dengan baik. Musuh dari luar dapat dihalau, mahd dalam dapat di atasi, inflasi dapat ditahan dan keadaan ekonomim membaik. Dipandang dari sudut yuridis pemerintahan Montagne bawah pimpinan Robespierre memang merupakan pemerintahan teror, namun cipandang dari sudut politis pemerintahan inilah yang menyelamatkan Prancis dari keruntuhan. Setelah keberhasilannya tersebut, Robespierre menjadi tokoh yang sangat populer di kalangan masyarakat Prancis. Namun, setelah kondisi normal kembali, terjadi Pemberontakan Thermidor (1794) yang berhasil menggulingkan pemerintahan Robespierre dan menghukumnya dengan guillotine (alat untuk eksekusi pancung khas Prancis). Sehingga berakhirlah pemerintahan Robespierre dan digantikan kembali oleh kaum Gironde.

Kejatuhan pemerintahan Robespierre juga disebabkan juga oleh tindakan terror dan arogannya untuk memaksakan kehendaknya. Dulu rakyat dapat menerima tindakan teror pemerintahan Robespierre karena keadaan negara yang sedang kacau, namun setelah kondisi stabil, tindakan tersebut menjadi tidak disukai oleh rakyat karena mereka telah jemu melihat terjadinya pertumpuhan darah. Setelah Robespierre jatuh, tidak ada lagi orang yang disegani, sehingga terjadilah krisis gezag (kewenangan). Keadaan menjadi kacau kembali, setelah kaum borjuis berkuasa lagi dan mengadakan terror balasan terhadap kaum Montagne yang disebut "teurreur blanche" (teror putih). Mereka menghapuskan peraturan harga maksimum, sehingga nilai mata uang menjadi merosot, inflasi merajalela, keadaan ekonomi kacau, dan rakyat berontak menuntut adanya bahan makanan.

Kaum Gironde (borjuis) yang telah menang atas kaum Montagne (rakyat) kemudian membubarkan Convention, selanjutnya mereka membentuk pemerintahan directoire. Pemerintahan ini hanya merupakan kelanjutan dari pemerintahan Gironde. Mereka lebih suka bekerja sama dengan pihak militer yang dipimpin oleh Napoleon, daripada dengan kaum Montagne yang merupakan kelompok rakyat jelata. Sifat lemah dari pemerintahan Gironde, yang korup dan tidak berwibawa menyebabkan rakyat menjadi apatis. Akhirnya, pada 1795 muncullah Napoleon Bonaparte sebagai seorang tokoh militer yang berani dan tangguh di medan pertempuran, sehingga militer Prancis menjadi sangat kuat dan ditakuti oleh musuh musuhnya. Hal ini membuat rakyat Prancis menjadi segan dan mengagung-agungkan Napoleon.

Pada 1799, setelah kembali dari Mesir, dengan kekuatan militer Napoleon berhasil membubarkan pemerintahan Directeur dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Consulat. Pada hakikatnya Prancis bukan merupakan pemerintahan demokrasi, melainkan sebuah pemerintahan otokrasi yang dipimpin oleh Napoleon sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Prancis. Berbagai kebijakan negara ditentukan oleh Napoleon

Langkah-langkah yang diambil Napoleon dan merupakan kebijakannya dalam memimpin pemerintahan, terutama dalam bidang politik, di antaranya adalah

a.       Membentuk pemerintahan yang stabil dan kuat, dengan cara menetralisir pemerintahan, administrasi sacara seragam, menjamin keadilan dengan membuat kitab undang-undang hukum perdata (Code Civil) dan peraturanperaturan hukum yang sebelumnya berbeda di tiap provinsi, menjadi seragam seluruh wilayah negara.

b.  Mengembalikan stabilitas keamanan dalam negeri, dengan cara menghilangkan paham provinsialisme dengan membag negara ke dalam beberapa provinsi yang batas-batasnya diuba kemudian menerima kembali para bangsawan yang pada saat revolusi melarikan diri ke luar negeri, dengan syarat mereka tidak boleh menuntut kembali harta kekayaan milik mereka yang telah disita oleh rakyat, serta mengadakan concordat dengan P Pius VII untuk membereskan konflik dengan kalangan agamawan yang terjadi selama revolusi.

c.   Memberikan kesejahteraan kepada rakyat, dengan cara menjamin keamanan, membuat jalan-jalan besar, memperbaiki dan merenovasi pelabuhan-pelabuhan, menjalankan kembal perindustrian yang selama revolusi mengalami kelumpuhan dengan memberikan subsidi terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri, memperindah kota, dan pembuatan fasilitas umum lainnya.

d.    Membawa kejayaan Prancis melalui berbagai kemenangan, sehingga di bawah pemerintahan Napoleon, Prancis berubah menjadi negara terbesar di Eropa dan sangat disegani baik oleh kawan ataupun lawan-lawannya. Hal tersebut terbukti dengan kemenangan Prancis yang gemilang dalam Perang Koalisi 1 (1792- 1797) dan Perang Koalisi II (1799-1802).


D.    Peranan Golongan Borjuis pada Masa Revolusi Perancis

Masyarakat Perancis terbagi menjadi tiga golongan yaitu pertama golongan bangsawan, golongan rohaniawan dan golongan rakyat jelata. Golongan bangsawan dan rohaniawan mempunyai hak istimewa sedangkan golongan rakyat jelata tidak mempunyai hak istimewa. Masyarakat Perancis tidak terlalu mengedepankan pembagian pekerjaan yang pasti. Para pemilik tanah bertugas memimpin dan melindungi daerahnya, para pendeta mempunyai tugas untuk memimpin doa dan mengajar sedangkan para petani bertugas untuk memenuhi kebutuhan materi. Namun kehidupan petani di desa tertekan karena adanya pemimpin atau tuan tanah yang memimpin lahan mereka serta iklim dan wabah yang tidak menentu. Dengan keadaan tersebut terjadilah urbanisasi. Keadaan ini menjadi awal mula terbentuknya kota – kota baru yang menjadi pusat perdagangan. Kota baru yang menjadi pusat perdagangan disebut dengan bourg. Istilah bourg menjadi asal mula kata borjuis (Sungkar, L. 2007 : 60).

Kelahiran golongan borjuis diawali dari kelahiran kembali perdagangan di Eropa. Golongan borjuis bisa dikatakan golongan orang – orang yang tidak ingin disamakan dengan penduduk Perancis lainnya. Istilah tersebut berkembang pada abad XI. Pada saat itu seiring berjalannya aktivitas perdagangan dan keuntungan yang diperoleh maka mulailah terbentuk rumah – rumah, toko – toko serta bangunan pemerintah. Golongan borjuis berjuang untuk meraih kesuksesan di bidang materi karena mereka beranggapan bahwa orang kaya akan di pandang. Hal tersebut yang melahirkan garis pembatas antara si kaya dan si msikin. Masyarakat yang tergolong borjuis antara lain kaum industriawan, bangkir, para pengusaha dan kelompok yang bergerak di bidang jasa seperti dokter, notaris dan lain sebagainya (Sungkar, L. 2007 : 62).

Golongan borjuis dibagi menjadi petit bourgeois yaitu borjuis kecil yang umumnya bergerak di bidang pengrajin dan pengusaha kelas menengah. Sedangkan grand bourgeois atau borjuis besar antara lain golongan industriawan, pengusaha properti, bangkir dan pengusaha besar. Selain itu ada bourgeois provincial atau biasa disebut borjuis desa yaitu golongan yang tinggal di kota kecil dan mempunyai kekayaan di sekelilingnya. Dalam masyarakat feodal, perbedaan kelas sosial di dasari oleh perbedaan atas kewajiban serta kepemilikan materi dan kecermatan dalam mengelola harta (Sungkar, L. 2007 : 63).

Peranan borjuis sebelum revolusi Perancis. Eksistensi golongan borjuis sudah diakui sejak abad XIII dan mereka menjadi bagian dari rakyat yang eksklusif. Mereka dianggap sebagai sekutu monarki. Pada pemerintahan Philipe Auguste, peran golongan borjuis sudah mulai terlihat. Golongan borjuis mempunyai peranana sebagai dewan penasehat para raja sehingga mendapat hak – hak istimewa. Pada abad XIV golongan borjuis memasuki karir di bidang hukum. Ketika itu, pendapat para pakar hukum sangat diperhatikan oleh raja. Menuntut ilmu di bidang hukum menjadi hal yang wajib pada saat itu. Pada pemerintahan Louis XI terjadi sebuah perubahan yang cukup besar, sistem pemerintahan berganti dari feodal menjadi borjuis. Hal ini ditandai dengan makin melonjaknya ambisi golongan borjuis. Golongan borjuis yang mendapat gelar noblesse de robe menduduki jabatan tertentu dan dapat mewariskan kepada keturunanya dan mereka mendapat otonomi sendiri. Ada juga yang mendapat gelar la moyenne de robe yang merupakan wakil – wakil daerah dan ada juga la pelite robe yaitu para pengacara, jaksa, notaris dan panitera pengadilan. Ada juga noblesse d’epee yaitu golongan bangsawan yang memang berdarah ningrat dan tugas mereka yaitu semata – mata mendampingi raja (Sungkar, L. 2007 : 64).

Pada awal periode berikutnya, timbul kecaman dari golongan bangsawan yang merasa posisi mereka lebih rendah daripada golongan borjuis. Golongan bangsawan ingin mempertahankan tradisi dan gaya hidup serta hak – hak istimewa mereka (Sungkar, L. (2007 : 64).

Peranan golongan borjuis pada masa revolusi Perancis. Sejak terjadinya revolusi Perancis, golongan borjuis berhasil memaksa raja dalam hal penghapusan hak  hak istimewa yang diberikan kepada golongan bangsawan dan meminta persamaan antar mayarakat Perancis. Dalam hal ini membuktikan bahwa revolusi Perancis dapat meruntuhkan sistem politik absolutisme. Undang – Undang Dasar tahun 1791 memberi kebebasan terhadap individu untuk berbicara, menulis dan memilih agamanya sendiri. Bendera merah putih biru berkibar dengan semboyan liberte (persatuan), egalite (persamaan) dan fraternite (persaudaraan). Perkumpulan perdagangan dan peraturan tentang monopoli juga dihapus. Seorang pemilik tanah yaitu pemilik tunggal dan mereka bebas untuk mengolah lahannya sesuai kemauan mereka (Sungkar, L. 2007 : 65 – 66).

Peranan golongan borjuis setelah revolusi Perancis mulai tampak. Pada saat itu sudah dihapus hak istimewa para bangsawan dan kedudukan masyarakat Perancis sama rata. Para petani dibebaskan untuk mengolah lahannya. Di bawah kekaisaran Napoleon, rakyat merasa tertekan karena adanya persaingan antara golongan bangsawan dan borjuis. Ketika kekuasaan Napoleon mulai hancur, maka timbulah kembali kekuasaan monarki absolut. Para bangsawan ternyata kembali mendapat hak – hak istimewanya kembali. Pada pemerintahan Charles X, saudara laki – laki Louis XVI, Perancis berhasil merebut Aljazair. Golongan borjuis menjadi partisan revolusi yang mempunyai tekad mencegah kembalinya rezim lama (Sungkar, L. (2007 : 66).

 

E.      Peranan Kaum Wanita pada Masa Revolusi Perancis

 

Pergerakan Wanita

Masyarakat Perancis ingin sebuah revolusi di Perancis pada masa pemerintahan Luois. Pada bulan Oktober 1789 terjadi inflasi yang sangat tinggi dan biaya hidup yang tidak masuk akal. Hal ini mengundang sebuah gerakan dari kaum wanita di pasar. Kaum wanita tersebut sangat marah dan membawa pisau dapur dan persenjataan buatan mereka sendiri. Kemudian mereka menyerbu hotel de Ville, merampas persediaan makanan, senjata, dan bahan pangan lainnya. Setelah itu mereka bergerak menuju Versailles (Hubbard, B. 2017 : 99).

Gerakan wanita tersebut berjalan sejauh 20 km menerjang hujn dari kota Paris menuju ke Versailles. Beberapa golongan wanita menjadi perwakilan untuk bertemu raja untuk menyampaikan protes mengenai masalah yang di hadapi mereka. Melihat keadaan yang buruk, membuat Louis untuk segera menyetujui setiap pasal dalam konstitusi yang baru dan segera di sahkan. Namun pada saat jam 6 pagi, gerakan wanita ini menemukan sebuah jalan untuk masuk ke istana yang pada saat itu tidak di jaga oleh prajurit istana. Akhirnya mereka masuk dan prajurit atau Swiss Guard menghalangi mereka dengan menutup pintu – pintu istana bahkan mereka tidak segan – segan untuk menembak seorang pemrotes. Lafayette berhasil mengusir para golongan wanita tersebut (Hubbard, B. 2017 : 99).

Untuk menenangkan massa pada saat itu, Lafayette berusaha meyakinkan raja dan menyuruh Marie Antoinette untuk menyambut golongan wanita dari balkon istana yang aman. Upaya dari Lafayette membuahkan hasil, para pemrotes sudah bisa reda dalam amarahnya. Gerakan wanita tersebut menjadi pengiring bagi kereta raja dan di dalam perjalanannya mereka di tembak kepalanya serta diangkat untuk merayakan peristiwa tersebut (Hubbard, B. 2017 : 103).

F.      Pengaruh Revolusi Perancis Bagi Eropa

1.       Bidang politik

a.  Dijadikannya undang-undang sebagai kekuasaan tertingg yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

b.   Munculnya ide mengenai pengertian Republik sebagai suatu bentuk pemerintahan negara.

c.    Tumbuh dan berkembangnya paham demokrasi di kalangan rakyat Prancis.

d. Tumbuh dan berkembangnya rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan rakyat Prancis.

e.   Munculnya ide tentang aksi revolusioner untuk mengubah suatu tatanan negara secara cepat.

2.       Bidang ekonomi

a.       Penghapusan gilda, sehingga perdagangan menjadi bebas dan mengalami kemajuan

b.       Tumbuhnya industri yang besar, terutama setelah adanya kebijakan dari Napoleon untuk mensubsidi perusahaan-perusahaan dalam negeri yang mengalarni kelumpuhan karena terjadinya kekacauan yang berkepanjangan pada masa revolusi.

c.       Petani menjadi pemilik tanah, setelah para bangsawan yang memilikinya melarikan diri ke luar negeri pada saat revolusi, sehingga tanah milik mereka disita dan menjadi milik rakyat Serta tanah yang berhasil disita dari pihak gereja, kemudian menjadi milik rakyat.

d.      Dihapuskannya sistem pajak feodal, yang dipungut oleh para bangsawan dan agamawan, sehingga beban yang ditanggung rakyat menjadi berkurang dan kesejahteraan rakyat pun menjadi meningkat.

3.      Bidang sosial

a.       Penghapusan feodalisme, menyebabkan terwujudnya kesamaan harkat dan
martabat seluruh masyarakat Prancis, dan pengakuan atas hak asasi manusia.

b. Munculnya susunan masyarakat baru, yaitu golongan borjuls yang menggantikan kedudukan bangsawan dan biarawan. Adapun kedudukan biarawan sendiri menjadi sama dengan warga masyarakat lainnya, tanpa memiliki suatu keistimewaan.

c.       Adanya pendidikan dan pengajaran yang merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga tingkat kecerdasan masyarakat semakin meningkat.

d.      Adanya Kode Napoleon yang memberi kesempatan bagi perkembangan hukum.

 

G.    Pengaruh Revolusi Perancis Bagi Dunia

1.      Bidang politik

a.    Tersebarnya paham liberalisme, yang memisahkan antara urusan akhirat dengan urusan keduniawian, ke berbagai negara Eropa dan negara-negara lainnya di seluruh dunia.

b.      Muncul dan berkembangnya demokrasi ke negara-negara di dunia, sebagai
kekuasaan yang bersumber dari, oleh, dan untuk rakyat.

c.    Tumbuh dan berkembangnya rasa nasionalisme, terutama di negara-negara yang masih menerapkan sistem feodal ataupun bangsa-bangsa yang masih terjajah.

d. Menyebarnya ide tentang aksi revolusioner, yang memotivasi masyarakat untuk melepaskan dan membebaskan diri car ketertekanan dan ketertindasan.

2.      Bidang ekonomi

a.  Munculnya industri-industri di Eropa, setelah mengikuti kebijakan yang dilakukan Napoleon berupa subsidi dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri.

b.    Kehidupan perdagangan beralih dari daerah pantai-pantal di Eropa ke daerah pedalaman, sehingga menyebabkan terjadinya persaingan dalam perekonomian, dan tidak adanya lagi monopoli perdagangan.

c.  Negara-negara yang ada di daerah pantai seperti Inggris menjadi kehilangan pasar di Eropa.

3.      Bidang sosial

a.       Penghapusan feodalisme yang menyebar ke negara-negara di Eropa, yang
kebanyakan negaranya berbentuk kerajaan.

b.       Pendidikan dan pengajaran yang merata di seluruh kalangan masyarakat di Eropa.

c.  Adanya Kode Napoleon yang menjadi dasar dan acuan dalam pembuatan dan pengembangan hukum-hukum yang ada di dunia.

Penulis: Siti Husnul Khotimatul Ulum

Referensi:

Carey, P. (2011). Revolution Europe and the Destruction of Java's Old Order 1808-1830. International Journal of History Education, 12(2), 296-317.

Carlyle, T. (2019). The French Revolution : a History by Thomas Carlyle. America: United States of America .

Djaja, M. (2018). Sejarah Eropa "Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern". Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Hubbard, B. (2017). Bloody History Paris. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hunt, J. C. (2005). Imaging the French Revolution : Depictions of the French Revolutionary Crowd. American Historical Review, 38-45.

James E. McClellan, I. a. (2000). The Colonial Machine : French Science and Colonization in the Ancien Regime. Chicago Journal, 15(2), 31-50.

Magleod, E. V. (2007). Historiographical Review (British Attitudes to the French Revolution. The Historical Journal, 50(3), 689-709.

Puspita, M. D. (2017). People's Trauma in Pre-French Revolution Era Victor Hugo's Les Miserables. Litera Kultura, 5(3), 81-90.

Sumardi. (2019). Sejarah Eropa (Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern). Jember : UPT Percetakan & Penerbitan Universitas Jember .

Sungkar, L. (2007). Peranan Golongan Borjuis pada Revolusi Perancis Tahun 1789. Jurnal Sejarah Citra Lekha, 11(1), 59-67.