Foto orang Indo-Belanda yang ada di Batavia tahun 1910
(Sumber: kitlv.nl)
hmp-kelamas.web.id. – Setelah Indonesia merdeka, nasib orang Indo-Belanda berubah drastis. Banyak dari mereka yang lahir dan besar di kota-kota Indonesia, tetapi tiba-tiba merasa seperti tidak lagi memiliki pijakan. Mereka bukan sepenuhnya Belanda, namun juga tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang sedang menata identitas nasionalnya. Situasi yang serba menggantung itu meninggalkan jejak bagi puluhan ribu orang Indo-Belanda yang masih bertahan di berbagai daerah.
Krisis Identitas Indo-Belanda
Pasca-kemerdekaan Indonesia pada 1945, orang Indo-Belanda menghadapi dilema besar. Ketika Belanda dan Indonesia berpisah, mereka dihadapkan pada pilihan sulit, antara tetap setia pada identitas Belanda atau mengadopsi kewarganegaraan Indonesia. Pilihan ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga emosional, karena mereka berakar pada tanah Indonesia, namun sering kali merasa asing di tengah masyarakat yang kini menegaskan identitas nasionalnya. Hubungan yang memburuk antara Indonesia dan Belanda memperparah posisi mereka, menjadikan mereka sebagai orang asing di tanah kelahiran mereka sendiri. Sekitar 36.000 orang Indo-Belanda tersebar di berbagai wilayah Indonesia, banyak di antaranya hidup dalam kemiskinan, menghadapi marginalisasi sosial dan ekonomi.
Kondisi Kehidupan di Kampung
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak keluarga Indo-Belanda sudah lama berbaur dengan warga kampung. Mereka berbicara dalam bahasa daerah, mengikuti kebiasaan setempat, dan pada beberapa kasus bahkan tidak lagi dapat dibedakan dari penduduk lain tanpa melihat dokumen resmi. Kehidupan berjalan apa adanya, tanpa drama yang sering digambarkan dalam perdebatan politik di Eropa.
Kondisi ini berbeda dengan kelompok Indo-Belanda yang sebelumnya bekerja di instansi kolonial atau memiliki profesi yang sangat dipengaruhi oleh struktur pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, peluang mereka semakin menyusut. Banyak posisi diisi oleh warga negara Indonesia, dan mereka harus berhadapan dengan realitas baru yang tidak selalu ramah bagi latar belakang mereka.
Bantuan dari Pemerintah Belanda
Pemerintah Belanda memberikan bantuan keuangan kepada sekitar 9.500 anggota komunitas Indo-Belanda di Indonesia. Bantuan pokok meliputi Rp 240,- per bulan, ditambah biaya sewa dan tunjangan sandang sebesar 100 rupiah per orang dewasa setiap tiga bulan. Anak-anak menerima tunjangan tambahan, sementara lansia mendapat tambahan 150 rupiah per bulan, yang sering digunakan untuk membiayai pengasuh atau masuk ke panti wreda bersubsidi. Selain itu, semua warga negara Belanda dari populasi Indo-Belanda menerima perawatan medis dan gigi gratis yang berkualitas tinggi.
Bantuan ini, meskipun merupakan dukungan minimum, dirancang dengan fleksibilitas. Pejabat Kementerian Sosial yang diberi wewenang untuk memberikan dukungan tambahan sesuai kebutuhan sosial yang beragam dari kelompok ini. Dengan demikian, tuduhan bahwa pemerintah Belanda gagal mendukung komunitas Indo-Belanda tidak sepenuhnya berdasar, mengingat kebijakan ini dibiayai oleh pembayar pajak Belanda.
Kebijakan Migrasi
Mereka yang akhirnya berangkat menuju Belanda membawa perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ada harapan untuk kehidupan yang lebih stabil. Di sisi lain, ada ketakutan karena mereka sama sekali tidak mengenal negara yang selama ini hanya hadir sebagai cerita warisan keluarga. Musim dingin, bahasa, makanan, hingga rumah-rumah yang menggunakan pemanas ruangan adalah hal baru yang sering membuat mereka merasa semakin terasing. Mereka yang tetap tinggal di Indonesia menghadapi dilema serupa. Mereka masih berada di tempat yang selama ini dianggap sebagai rumah, tetapi dengan status yang tidak selalu jelas di mata negara maupun masyarakat sekitar.
Perdebatan Publik dan Ketegangan Politik
Di
Belanda sendiri, perdebatan mengenai nasib orang Indo Belanda sering berkembang
menjadi kritik politik. Ada kelompok yang menilai pemerintah tidak cukup cepat
bertindak. Ada pula yang menggambarkan kondisi mereka di Indonesia dengan cara
yang berlebihan, sehingga memunculkan pandangan negatif terhadap Indonesia
sebagai negara yang baru saja merdeka.
Padahal, kehidupan orang Indo Belanda di Indonesia jauh lebih beragam daripada narasi yang sering disederhanakan dalam perdebatan publik. Banyak yang merasa lebih nyaman tinggal di kampung kecil tempat mereka tumbuh daripada memulai hidup dari awal di negara yang asing bagi mereka.
Respons Pemerintah Belanda dan Persepsi Publik
Narasi
populer di Belanda, sebagaimana tercermin dalam Nieuwsblad van het Noorden,
sering menggambarkan orang Indo-Belanda sebagai kelompok yang menderita
kelaparan dan penganiayaan, dengan pemerintah Belanda dituduh tidak berbuat
apa-apa. Kenyataannya, pemerintah Belanda telah merevisi kebijakannya, beralih
dari bantuan finansial dan sosial lokal ke program migrasi skala besar. Langkah
ini mengurangi beban aparatur "MaWe" di Indonesia, tetapi juga
menimbulkan tantangan baru bagi para migran yang harus menyesuaikan diri dengan
kehidupan di Belanda.
Kampanye di Belanda untuk menyoroti penderitaan Indo-Belanda sering dibarengi dengan sentimen anti-Indonesia, yang diperparah oleh kasus-kasus seperti persidangan Jungschläger. Narasi yang dilebih-lebihkan, seperti klaim bahwa "ribuan orang Belanda hidup dalam kemiskinan di kampung-kampung yang bermusuhan," tidak hanya menyesatkan tetapi juga merugikan hubungan bilateral. Padahal, banyak Indo-Belanda yang tinggal di kampung merasa lebih “di rumah” di Indonesia dibandingkan di Belanda, meskipun dengan keterbatasan ekonomi.
Menurut Menteri Kehakiman sementara Indonesia, Tuan Pellaupessy, dalam pertemuan dengan ketua sementara Partai Indo-Nasional (J.P. Snel), pemerintah Indonesia melalui Komisaris Tinggi di Den Haag akan memberikan dukungan wajib jika mereka kehilangan pendapatan dari sumber Belanda akibat perubahan status. Artikel menekankan bahwa tidak ada jaminan 100% untuk hal-hal seperti pendapatan, perumahan, atau pendidikan, karena hal itu tidak mungkin diberikan oleh negara mana pun, termasuk Belanda. Selain itu, periode opsi kewarganegaraan tidak akan diperpanjang setelah 27 Desember 1951. Persoalan ini mencerminkan ketegangan transisi pasca-kemerdekaan Indonesia, di mana banyak Indo-Eropa menghadapi dilema identitas dan dukungan ekonomi di Belanda.
Oleh: Rizky Choirunisa
Daftar Pustaka
Nederlanders
in Indonesië (III) „Indo-Europeanen” werden buitenlanders, in eigen land Voor
hen komt nu de sprong naar een vreemde wereld hun probleem verplaatst zich naar
ons land. "Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 27-05-1957, p. 13.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010677146:mpeg21:p013
Indo-Europeanen
kunnen steun krijgen. "Nijmeegsch dagblad". Nijmegen, 25-10-1951, p.
2. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRANM03:048387100:mpeg21:p00002
Social Footer