Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nomor Koleksi 1567185. Istana : Presiden menyaksikan pertunjukan ludruk Marhaen di istana negara. Khastara. Diakses 18 Juli 2026, dari Khastara Perpusnas


Seni pertunjukan bukan sekadar hiburan di atas panggung, melainkan sebuah medan tempur ideologi yang sangat dinamis dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Di Jawa Timur, kesenian Ludruk pernah menjadi instrumen vital dalam membangun hegemoni. Seni rakyat yang tadinya hanya berfungsi sebagai hiburan kemudian dipoles menjadi media indoktrinasi ideologi yang sangat terarah. Narasi panggung tersebut secara perlahan menyusup ke dalam kesadaran moral masyarakat bawah untuk membentuk kesetiaan politik tertentu. Antara tahun 1950 hingga 1966, Ludruk bertransformasi dari sekadar kesenian rakyat menjadi media penyebaran kesadaran politik yang masif bagi masyarakat bawah.

Akar kesenian ini sebenarnya bermula dari tradisi Lerok yang digagas oleh Pak Santik di Jombang pada tahun 1907, yang sejak awal membawa nafas kritik sosial dan kedekatan dengan penderitaan rakyat (Santoso & Hermawan, 2026, 5-6). Namun, pasca-kemerdekaan dan memasuki era Demokrasi Liberal tahun 1950-an, stabilitas politik memberikan ruang bagi Ludruk untuk berkembang lebih jauh dari sekadar hiburan rakyat biasa (Santoso & Hermawan, 2026, 14). Pada masa transisi ini, Ludruk mulai diakomodasi sebagai alat pendidikan sosial dan media perjuangan ideologis yang sangat efektif (Ismawati & Pamungkas, 2017, 42).

Puncak politisasi Ludruk terjadi melalui peran organisasi kebudayaan seperti Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA) yang memiliki keterkaitan kuat dengan kekuatan sayap kiri. LEKRA menerapkan prinsip politik sebagai panglima yang menekankan bahwa seni harus berpihak pada rakyat pekerja dan menjadi senjata utama untuk melawan segala bentuk penindasan (Santoso & Hermawan, 2026, 15-16). Salah satu kelompok yang paling menonjol pada masa ini adalah Ludruk Marhaen di Surabaya, yang meski namanya mengambil istilah dari Presiden Soekarno, secara ideologis memiliki kedekatan yang sangat kuat dengan visi kebudayaan progresif (Santoso & Hermawan, 2026, 12-14).

Negara dan kekuatan politik memanfaatkan elemen-elemen teknis dalam Ludruk untuk membentuk kesadaran massa, salah satunya melalui lakon atau cerita yang ditampilkan. Pertunjukan tidak lagi berkisar pada legenda usang, melainkan mengangkat realitas sosial yang tajam seperti lakon tanah untuk rakyat atau rakyat lawan rentenir yang digunakan untuk memprovokasi kesadaran kelas petani terhadap ketimpangan agraria (Santoso & Hermawan, 2026, 18). Selain lakon, parikan atau kidungan khas Ludruk diisi dengan pesan-pesan politik yang sangat efektif karena mampu menarik simpati masyarakat luas, bahkan bagi mereka yang belum melek huruf sekalipun (Ismawati & Pamungkas, 2017, 77-78).

Penggunaan simbol-simbol di atas panggung juga mempertegas identitas ideologis yang ingin ditanamkan kepada penonton. Simbol perjuangan rakyat seperti cangkul, caping, hingga lambang palu dan sabit kerap ditampilkan sebagai penegasan posisi politik kelompok tersebut di hadapan massa (Santoso & Hermawan, 2026, 17). Narasi pertunjukan ini sering kali diakhiri dengan distribusi selebaran kampanye atau orasi politik singkat, yang menjadikan seniman Ludruk berperan ganda sebagai aktor panggung sekaligus aktor politik (Santoso & Hermawan, 2026, 18-20).

Memasuki masa Demokrasi Terpimpin, hegemoni negara semakin menguat di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang menekankan pentingnya identitas nasional melalui seni. Ludruk tidak lagi hanya menjadi alat partai, tetapi menjadi instrumen resmi negara untuk menyebarkan gagasan Nasakom dan semangat anti-imperialisme (Fauzi dkk., 2024, 185). Kelompok Ludruk mendapatkan dukungan kultural untuk tampil dalam acara-acara resmi kenegaraan, seperti peringatan hari buruh atau pekan seni nasional, yang secara efektif menjadikan seni ini sebagai alat ideologisasi massa (Santoso & Hermawan, 2026, 19).

Namun, perjalanan hegemoni melalui panggung Ludruk ini menemui titik baliknya setelah peristiwa politik besar pada tahun 1965. Karena identitasnya yang telah melekat kuat dengan organisasi seperti LEKRA, banyak kelompok Ludruk yang akhirnya dibubarkan atau dilarang pementasannya oleh rezim yang baru (Ismawati & Pamungkas, 2017, 61-62). Sejarah Ludruk pada periode 1950–1966 ini memberikan gambaran jelas bahwa kebudayaan adalah pilar penting dalam kekuasaan, di mana humor dan tarian dapat menjadi sarana yang sangat kuat untuk mengarahkan kesadaran dan loyalitas masyarakat terhadap ideologi tertentu.


Daftar Pustaka

Fauzi, A. F., Laksono, A. D., & Ababyil, C. B. (2024). Sejarah Perkembangan Industri Perfilman di Indonesia pada Masa Revolusi (1945-1949) dan Orde Lama (1945-1966). Makalah. Bandung: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

Ismawati, & Pamungkas, J. H. (2017). Sejarah Kesenian Ludruk Karya Budaya Mojokerto Tahun 1969 – 2009. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah, 5(3).

Santoso, R. M. F., & Hermawan, E. S. (2026). Peranan Ludruk Marhaen Dengan Politik Pada 1950-1960. AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah.


PENULIS: Saskia Devi Aulia